NAMA : DEFI SITA
AYU
NIM :
108554226
KELAS : PAP 10 B
Tugas 2 Mata Kuliah
Kepemimpinan
Pertanyaan:
- Jelaskan Secara Skematik Hirarki
Kewenangan Seorang Pemimpin!
- Jelaskan Tahapan Pengambilan
Keputusan Pimpinan Dalam Organisasi!
- Jelaskan Perbedaan Pimpinan, Kepala
Dan Manajer!
- Jelaskan Secara Fungsi
Administratif Seorang Pemimpin Dalam Organisasi Pendidikan!
- Jelaskan Secara Konseptual Tugas
Pokok Fungsi Seorang Pemimpin Dalam Organisasi Pendidikan!
Jawaban:
1. Skema Hirarki
Kewenangan Seorang Pemimpin
Penentu pekerjaan
manajer yang paling penting adalah tingkatan hierarki. Pada organisasi
berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokan menjadi tiga tingkatan
yaitu : manajer puncak (top manager), manajer menengah (middle
manager) , dan manajer lini pertama.
 |
1.
Manajer Puncak (top manager)
Manajer puncak berada
pada puncak hierarki dan bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Mereka
menyandang jabatan seperti presiden, ketua, direktur eksekutif, presiden
direktur (chief executive officer - CEO), dan wakil presiden eksekutif. Manajer
puncak bertanggung jawab untuk menentukan tujuan organisasi, menetapkan
strategi untuk mencapai tujuan tersebut, mengawasi dan menginterpretasikan
lingkungan eksternal, serta mengambil keputusan yang mempengaruhi seluruh
organisasi. Mereka memandang kedepan dalam jangka panjang , memperhatikan tren
lingkungan secara umum, dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Di
antara tanggung jawab yang paling penting untuk manajer puncak adalah
mengkomunikasikan visi bersama untuk organisasi, membentuk budaya perusahaan,
dan menjaga semangat kewirausahaan yang dapat membantu perusahaan menyeimbangi
perusahaan yang cepat. Terlebih pada masa sekarang, manajer puncak harus
melibatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan unik dari masing – masing
karyawan.
2. Manajer Menengah (middle manager)
Manajer menengah bekerja pada tingkat menengah
organisasi dan bertanggung jawab atas unit usaha dan departemen utama. Contoh
manajer menengah ini adalah kepala departemen, kepala divisi, manajer kendali
mutu, dan direktur laboratorium riset. Manajer menengah umumnya memiliki dua
atau lebih tingkatan manajemen di bawahnya. Mereka bertanggung jawab atas
implementasi strategi secara keseluruhan dan kebijakan yang ditentukan oleh
manajer puncak. Manajer menengah umumnya berurusan dengan masa depan yang tidak
terlalu jauh dan diharapkan dapat membina hubungan baik dengan sesama manajer
di dalam organisasi, mendorong kerja tim, dan menyelesaikan konflik.
3. Manajer Lini Pertama (first-line manager)
Manajer lini pertama secara langsung bertanggung jawab
atas produksi barang dan jasa. Mereka merupakan tingkatan pertama atau kedua
manajemen dan memegang jabatan sebagai penyelia, manajer lini, kepala seksi,
dan manajer kantor. Mereka bertanggung jawab atas sekelompopk karyawan non
manajemen. Perhatian mereka yang utama adalah penerapan aturan dan prosedur
untuk mencapai produksi yang efisien, memberikan bantuan teknis, dan memotivasi
bawahan. Jangka waktu pada tingkat ini terbilang pendek , dengan penekanan pada
pencapaian tujuan dari hari kehari.
2. Tahapan
Pengambilan Keputusan Pimpinan dalam Organisasi
A. Perumusan Keputusan
1.
Identifikasi masalah Keputusan diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah.
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pembuat keputusan adalah
masalah-masalah apa saja yang harus diputuskan. Masalah yang harus mendapat
perhatian adalah masalah-masalah mendasar yang mempunyai dampak luas dan
menyeluruh bagi anggota dan bagi organisasi. Masalah-masalah ini disebut dengan
“generic problems”.
2.
Perumusan tujuan
Tujuan
apakah yang harus dicapai melalui pemecahan suatu masalah? Kejelasan tujuan ini
diperlukan sebagai pedoman untuk menentukan pilihan-pilihan keputusan yang
paling tepat untuk suatu masalah. Keberhasilan suatu keputusan ditentukan oleh
“apakah tujuan yang sudah ditetapkan itu akhirnya dapat dicapai atau tidak”.
3.
Identifikasi Alternatif Solusi Alternatif solusi atau pemecahan untuk suatu
masalah sangat penting karena setiap masalah tidak mungkin dipecahkan hanya oleh
suatu cara pemecahan saja. Alternatif-alternatif ini diperlukan untuk sampai
kepada pilihan keputusan yang tepat dengan resiko yang sangat minimal.
Identifikasi alternatif solusi ini ditentukan oleh: latar belakang pendidikan,
pengalaman hidup, tingkat kecerdasan, kemampuan antisipatif, kemampuan berfikir
kedepan, imaginasi, cita-cita, kreativitas, dan kemampuan untuk melihat secara
jeli setiap resiko dan dampak serta peluang yang mungkin diciptakan oleh suatu
alternatif keputusan tertentu.
4. Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Solusi
Kriteria suatu alternatif pemecahan sangat sulit
dikembangkan secara pasti, karena sangat bergantung kepada kondisi dan visi
pembuat dan pelaksana. keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Namun demikian kriteria umum dapat diungkap seperti dibawah ini:
a.
Alternatif solusi itu harus tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
b.
Altertnatif solusi itu harus jelas dampak, resiko dan peluang yang mungkin
diciptakan
c.
Alternatif solusi itu harus feasible untuk dilaksanakan
d.
Alternatif solusi itu harus tidak bertentangan dengan nilai, etika, moral yang
dipegang oleh anggota organisasi dan oleh organisasi.
e. Alternatif solusi itu harus membawa perubahan bagi
organisasi menuju yang lebih baik dari keadaan sekarang.
5.
Penentuan Pilihan Alternatif Solusi (Keputusan) Penentuan pilihan solusi atau
keputusan ini dalam tahapan pembuatan keputusan merupakan tahapan yang sangat
kritis dan sangat menentukan. Pembuat keputusan atas dasar semua pilihan yang tersedia,
dengan berbagai resiko, dampak dan peluang akhirnya harus sampai pada suatu
titik pilihan keputusan. Pilihan ini harus diambil dengan kecermatan, kejelian,
keberanian, tanggung jawab, dan komitmen yang besar.
B. Implentasi Keputusan
1. Legalisasi Keputusan Langkah ini diperlukan dalam
suatu proses pembuatan keputusan sebagai suatu cara untuk memperoleh keabsahan
dan komitmen serta dasar hokum dari suatu keputusan sehingga seluruh anggota,
unsur-unsur pimpinan dan seluruh jajaran organisasi terikat untuk melaksanakan
keputusan itu. Legalisasi ini diwujudkan berdasarkan ketentuan yang
diberlakukan dalam suatu organisasi.
2. Plan of actions Atas dasar keputusan formal organisasi
yang secara hukum memperoleh kekuatan, maka rancangan oprasional atau plan of
action dapat disusun. Plan of action mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.
Objective dan sasaran operasional
b.
Penentuan tugas dan tanggung jawab bagi setiap, personel yang terlibat
c.
Mekanisme organisasi dalam melaksanakan keputusan termasuk mekanisme pengawasan
d.
Penentuan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk setiap kegiatan, termasuk
sumber dana
e. Time-line dari langkah awal hingga langkah review dan
evaluasi
3. Sosialisasi dan Komunikasi
Langkah ini dipandang strategis untuk memasyarakatkan
keputusan agar setiap orang memahami dalam rangka memenangkan dukungan untuk
upaya yang mengandung pembaharuan. Tujuan yang perlu dicapai adalah support atau
dukungan dari segenap anggota atau masyarakat organisasi terhadap upaya yang
akan dilaksanakan. Sosialisasi dan komunikasi ini harus dirancang secara
sistematik untuk menciptakan kondisi dan suasana yang favourable. Kritikan dan
resistansi harus diantisipasi dan langkah-langkah penanggulangannya sudah harus
disiapkan. Keseluruhan jalur komunikasi organisasi dan media teknologi yang
diperlukan harus dimobilisir sedemikian rupa sehingga suasana yang favourable
itu dapat diciptakan. Winning the support dari masyarakat begitu penting
untuk ikut mendorong terwujudnya hasil yang diharapkan.
4. Action Tahapan ini merupakan
titik tumpu untuk keberhasilan tahapan implementasi keputusan. Tahapan action
ini merupakan ”putting thing into practice”. Keseluruhan persiapan
termasuk mekanisme organisasi yang telah disusun dicoba untuk bekerja
melaksanakan keputusan yang telah diambil. Koordinasi, Komunikasi, dan kerja
sama adalah kunci dari kelancaran proses implementasi ini. Dalam pelaksanaan
action ini ada beberapa hal yang kritis yaitu: organisasi, personnel, dan dana
dalam suatu interaksi manajemen. Unsur kemampuan pimpinan untuk menggerakan
rancangan adalah sangat penting. Pada awal action tentu akan ditemui berbagai
kesulitan, pada langkah awal inilah diperlukan kesiapan seluruh aparat
eksekutif untuk selalu siaga dalam menangani berbagai kesulitan yang muncul.
5. Pengawasan Pengawasan adalah
salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran
implementasi. Pengawasan ini mencakup pemantauan atau monitoring, evaluasi dan
intervensi untuk meluruskan apa yang ditemui tidak sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang telah ditentukan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh aparat yang
ditunjuk untuk itu, atau langsung oleh unsur pimpinan kepada bawahannya.
6. Review dan evaluasi
Review adalah kaji ulang setiap
langkah dan tahapan yang telah dilaksanakan sedangkan evaluasi adalah proses
penilaian untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen dalam
rangka melaksanakan keputusan. Kegiatan ini tidak harus menunggu hingga
keseluruhan langkah implementasi selesai, tapi dapat dilaksanakan secara
terjadwal dan kontinue dalam rintangan waktu yang telah ditentukan. Dengan
sistem review dan evaluasi seperti ini keseluruhan gambaran proses implementasi
dapat di ketahui tingkat kemajuannya, kesulitannya dan hambatannya, karena itu
langkah-langkah teknis untuk mengatasi semua persoalan dapat disusun secara
sistemik dan sistematik. V. Pembuatan Keputusan dan Prilaku Pemimpin Walaupun
proses pembuatan keputusan itu dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti shared
decision making, participative decision making, namun pada dasarnya
pembuat keputusan itu merupakan salah satu tugas utama pemimpin. Dalam
melaksanakan tugasnya sebagai pembuat keputusan, pemimpin mempunyai peluang
untuk berkreatif. Shared decisions making, Participative decision making,
group decision making atau team decision making merupakan bentuk
proses pembuatan pembuatan keputusan yang melibatkan orang lain
sekurang-kurangnya untuk memberikan pertimbangan dalam memutuskan. Pembuatan
keputusan seperti ini penting dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi.
Ini juga sekaligus mengandung
implikasi bahwa fungsi pembuatan keputusan sesungguhnya merupakan seperangkat
prilaku kepemimpinan dalam melaksanakan tugas pemimpin. Karena pembuatan
keputusan itu merupakan prilaku pemimpin, maka styles pembuatan keputusan itu
integrasi kedalam styles kepemimpinan seperti yang dituangkan dalam teori
Tanembaum. Teori ini menampilkan perpaduan antara styles kepemimpinan dengan
pembuatan keputusan dengan dua dimensi: dimensi demokratik dan dimensi
otokratik yang bergerak dari dua titik yang berlawanan. Semakin jauh dari titik
otokratik, maka styles pembuatan keputusan pemimpin itu semakin demokratik.
Sebaliknya semakin jauh dari titik demokratik, styles pembuatan keputusan
semakin otokratik. Dalam teori kepemimpinan situasional, styles kepemimpinan
disesuaikan dengan dimensi tingkat kematangan yang dipimpin. bilamana tingkat
kematangan yang dipimpin itu berada pada tingkat yang tinggi atau mature, maka
styles kepemimpinan cenderung participatif dan delegating termasuk dalam proses
pembuatan keputusan. Teori X dan teori Y mengangkat dua tipe prilaku yang
dipimpin. Apabila yang dipimpin itu mempunyai ciri tipe X maka dalam proses
pembuatan keputusan cenderung tidak mempartisipasikan bawahan, artinya peran
prilaku pemimpin semakin dominan. Namun bilamana bawahan memiliki ciri Y maka
pembuatan keputusan cenderung melibatkan bawahan, dan prilaku pemimpin tidak
dominan. Teori Z yang dikembangkan oleh William Ouchi menampilkan gaya
pembuatan keputusan yang bercirikan collective atau team atau grup.
Pemimpin dan yang dipimpin cenderung merupakan satu kesatuan yang harmonis
sehingga rasa memiliki dan rasa keterikatan terbina pada semua pihak, karena
keputusan merupakan hasil bersama. Teori ini berasumsi bahwa organisasi itu adalah
rumah kita bersama yang harus dijaga, dilindungi dan dipelihara bersama.
3. Perbedaan Pimpinan, Kepala Dan Manajer
Perbedaan seorang manager dengan seorang pemimpin
|
|
Manager
|
Pemimpin
|
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Menekankan kepada
mengelola pekerjaan dan bawahan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah
baku.
Hanya berusaha
memelihara usaha dan pekerjaan yang ada demi kelancaran dan keamanannya.
Mengandalkan
sistem yang ada sebagai penentu keberhasilan.
Meyakini bahwa
kendali dan kontrol yang baik, akan membawa hasil yang baik.
Berpegang teguh
kepada peraturan dan ketentuan dengan prinsip bekerja dengan benar.
|
Berani melakukan
inovatif dan kreatif dalam menciptakan ide-ide baru, tanpa ketergantungan
dengan kondisi yang ada.
Berusaha
mengembangan usaha dan pekerjaan dan tidak puas dengan hasil yang ada.
Lebih mengandalkan
orang-orang dan kerjasama yang baik di antara mereka.
Mengandalkan
kepercayaan kepada personal dan memberikan keleluasaan kepada bawahan untuk
bekerja dan memelihara suasana demokratis.
Selalu mendengarkan
hati nurani dan berusaha melakukan yang benar menurut hati nuraninya
tersebut.
|
Perbedaan Kepala dengan Pimpinan
1.
Kepala diangkat oleh kekuasaan atau instansi tertentu, sedangkan seorang
pemimpin dipilih oleh anak buah atau diangkat oleh suatu kekuasaan juga, akan
tetapi disertai penerimaan baik dan pengakuan anak buahnya
2.
Kekuasaan seorang kepala biasanya dari atau berdasarkan pada kekuasaan
peraturan-peraturan serta kekuatan atasannya, sedangkan kekuasaan pemimpin selain
menurut peraturan juga berlandaskan pada kepercayaan para anak buah terhadapnya
Perbedaan
Kepala dengan Pimpinan
3.
Seorang kepala bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin berperan
sebagai pencetus ide-ide organisasi dan koordinator
4.
Kepala bertanggung jawab terhadap atasannya dan pihak ketiga, akan tetapi
tidak mau bertanggung jawab terhadap anak buahnya, sedangkan seorang pemimpin,
selain bertanggung jawab terhadap atasan dan pihak ketiga, juga mau dan
bersedia mempertanggung jawabkan segala sesuatunya kepada mereka yang dipimpin.
4. Kepala Sekolah sebagai Administrator
Kepala sekolah sebagai
administrator bermakna kepala sekolah sebagai insan yang mengatur
penatalaksanaan sistem administrasi pendidikan. Kepala sekolah sebagai
administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan
pengajaran di sekolahnya. Ia selalu berusaha agar segala sesuatu disekolahnya
berjalan lancar. Hal tersebut mencakup seluruh kegiatan sekolah, seperti;
proses belajar-mengajar, kesiswaan, personalia, sarana prasarana, ketatausahaan
dan keuangan serta mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Selain itu
juga, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan sekolahnya.
Untuk itu, Kepala sekolah harus mampu menjabarkan kemampuan di atas dalam
tugas-tugas operasional sebagai berikut:
1. Kemampuan mengelola kurikulum harus diwujudkan dalam
kelengkapan penyusunan data administrasi pembelajaran; penyusunan kelengkapan
data administrasi bimbingan konseling; penyusunan kelengkapan data kegiatan
praktikum; dan penyusunan kelengkapan data administrasi kegiatan belajar
peserta didik di perpustakaan.
2. Kemampuan mengelola administrasi peserta didik harus
diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi peserta didik;
penyusunan kelengkapan data administrasi kegiatan ekstrakurikuler, dan
penyususnan kelengkapan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua
peserta didik.
3. Kemampuan mengelola administrasi personalia harus diwujudkan dalam
pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga guru; serta pengembangan
kelengkapan data administrasi tenaga kependidikan nonguru, seperti pustakawan,
laporan, pegawai tata usaha, penjaga sekolah dan teknisi.
4. Kemampuan mengelola administrasi
sarana dan prasarana harus diwujudkan dalam pengembangan dan kelengkapan data
administrasi gedung dan ruang; pengembangan data administrasi meubeler;
pengembangan kelengkapan data administrasi alat mesin kantor; pengembangan
administrasi buku-buku atau bahan pustaka; dan pengembangan kelengkapan data administrasi
alat laboratorium. 5) Kemampuan mengelola administrasi kearsipan harus
diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi surat masuk, surat
keluar, surat keputusan, dan surat edaran.
5. Kemampuan mengelola administrasi keuangan harus diwujudkan
dalam mengembangkan administrasi keuangan rutin, administrasi keuangan yang
bersumber dari masyarakat dan orang tua peserta didik, dari pemerintah, dan
bantuan dan operasional.
Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas maka:
a. Kepala sekolah harus mampu bertindak
situasional, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun demikian
kepala sekolah harus lebih mengutamakan tugas, tetapi juga harus menjaga
hubungan kemanusiaan dengan para stafnya, agar setiap tenaga kepandidikan dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik.
b. Kepala sekolah hendaknya terbuka tetapi
tetap menjaga jarak dengan para tenaga kepandidikan, agar mereka bisa
mengemukakan berbagai permasalahn yang dihadapi.
c. Kepala
sekolah menggunakan gaya gabungan antara pembagian tugas dan hubungan
manusiawi.
Sebagai syarat mutlak menjadi kepala sekolah yang
berkompeten, harus mampu dengan baik melaksanakan fungsi-fungsi administrasi
pendidikan, yang meliputi perencanaan, penyusunan organisasi sekolah,
pengoordinasian dan pengarahan serta pengelolaan kepegawaian.
5. Tugas Pokok Fungsi Seorang Pemimpin dalam Organisasi
Pendidikan.
Kepala sekolah mempunyai tugas
memimpin dan bertanggung jawab
terhadap seluruh kegiatan pembelajaran di Sekolah. Kepala
sekolah berfungsi
dan bertugas sebagai edukator, manajer, administrator dan
supervisor,
pemimpin/leader inovator, motivator, rincian tugasnya sebagai
berikut :
1) Kepala sekolah
Sebagai Edukator
Kepala sekolah selaku edukator
bertugas melaksanakan proses belajar
mengajar secara efektif dan effisien (lihat tugas guru).
2) Kepala sekolah
Selaku Manajer, mempunyai tugas :
a)
Menyusun perencanaan
b)
Mengorganisasikan kegiatan
c)
Mengarahkan kegiatan
d)
Mengkoordinasikan kegiatan
e)
Melaksanakan pengawasan
f)
Melakukan evaluasi terhadap kegiatan
g) Menentukan
kebijaksanaan
h)
Mengadakan rapat
i) Mengambil
keputusan
j)
Mengatur proses belajar mengajar
k)
Mengatur administrasi ketatausahaan, siswa, ketenagaan, sarana dan
prasarana,
keuangan/RAPBS
l)
Mengatur organisasi siswa intra sekolah (OSIS)
m) Mengatur
hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait
3) Kepala sekolah
Selaku Administrator
Bertugas menyelenggarakan administrasi
perencanaan, perpustakaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengkoodinasian, pengawasan,
kurikulum,
kesiswaan, ketaausahaan, ketenagaan, kantor, keuangan,
laboratorium,
ruang keterampilan/kesenian, bimbingan konseling, Usaha
Kesehatan
Sekolah (UKS), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), serbaguna,
media, gudang dan 7 K.
4) Kepala sekolah
Selaku Supervisor
Bertugas menyelenggarakan supervisi
mengenai:
a) Proses Belajar Mengajar
b) Kegiatan bimbingan dan konseling
c) Kegiatan ekstra kurikuler
d) Kegiatan ketatausahaan
e) Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait
f) Sarana dan prasarana
g) Kegiatan OSIS
h) Kegiatan 7 K
5) Kepala sekolah
Selaku Pimpinan/Leader
a) Dapat dipercaya, jujur dan bertanggungjawab
b) Memahami kondisi kondisi guru, karyawan dan siswa
c) Memiliki visi dan memahami misi sekolah
d) Mengambil keputusan urusan intern dan ekstern sekolah
e) Membuat, mencari dan memilih gagasan baru
6) Kepala sekolah
Sebagai Inovator
Melakukan pembaharuan dibidang:
a) KBM
b) BK
c) Ekstrakurikuler
d) Pengadaan
e) Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan
f) Melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di komite
sekolah dan masyarakat.
7) Kepala sekolah
Sebagai Motivator
a) Mengatur ruang kantor yang konduktif untuk bekerja
b) Mengatur ruang kantor yang konduktif untuk KBM/BK
c) Mengatur ruang laboratorium yang konduktif untuk praktikum
d) Mengatur ruang perpustakaan yang konduktif untuk belajar
e) Mengatur halaman/lingkungan Sekolah yang sejuk dan teratur
f) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesama guru dan
karyawan
g) Menciptakan hubungan kerja yang harmmonis antar Sekolah dan
lingkungan
h) Menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman. Dalam
melaksanakan
tugasnya, Kepala sekolah dapat mendelegasikan kepada wakil
kepala
sekolah.
Sumber:
http://id.scribd.com/doc/83598185/Kepala-Sekolah-Sebagai-Administrator-Dan-Supervisor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar